Home
Kajian Penyebab Pertumbuahan Ekonomi Sulawesi Utara Kurang Berkualitas Dalam Mendorong Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Tahun 2013 (salah satu boks kajian pada KFR sulut semester II tahun 2013) PDF Print E-mail
Thursday, 24 April 2014 03:43

 

oleh : Tim Penyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sulawesi Utara Semester II Tahun 2013

Berdasarkan berita resminya, BPS Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 Februari 2014 telah merilis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 7,45%. Pencapaian dimaksud pada dasarnya telah diprediksikan beberapa pihak, mengingat selama beberapa tahun Provinsi Sulawesi Utara selalu berada di kisaran pertumbuhan ini. Jika dirata-rata, maka selama lima tahun terakhir perekonomian Sulawesi Utara mampu tumbuh sebesar 8,22% dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,86% di tahun 2008 dan terendah sebesar 7,16% di tahun 2010. Selanjutnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2013, pertumbuhan tersebut jauh di atas pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5,8%. Artinya, jika dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Indonesia maka perekonomian Sulawesi Utara di tahun 2013 ini mampu bergerak lebih cepat.

Perekonomian yang bergerak cepat tersebut, harusnya dapat mendukung sasaran Pemerintah pada setiap tahunnya yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui tersedianya lapangan kerja. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka akan mengurangi penduduk yang menganggur sehingga penghasilan penduduk tersebut meningkat untuk dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nyatanya, pertumbuhan tersebut hanya mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja produktif sementara pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tidak terpengaruh secara signifikan sehingga jumlah penduduk miskin di wilayah ini mengalami kenaikan di tahun 2013. Tercatat pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka semakin turun mencapai sebesar 1,1% (dari 7,78% pada Februari 2013 menjadi 6,67% di bulan Agustus 2013) sedangkan tingkat kemiskinan semakin bertambah sebesar 0,62% (dari 7,88% di bulan Maret 2013 menjadi 8,50% di September 2013) dengan penambahan penduduk miskin mencapai sebesar 15,76 ribu jiwa. Sementara itu, jika dibandingkan secara YoY diketahui kenaikan tingkat kemiskinan mencapai 0,86% atau terjadi penambahan penduduk miskin sebesar 22,63 ribu jiwa.

Kondisi tidak berkorelasinya pertumbuhan ini terhadap penurunan tingkat kemiskinan harusnya menjadi perhatian lebih lanjut dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di wilayah ini. Hal ini dikarenakan, harapan pemerintah ketika mendorong tumbuhnya perekonomian suatu wilayah maka pemerintah tidak hanya mengharapkan imbal balik berupa meningkatnya Pendapatan Perpajakan dari adanya peningkatan kegiatan produksi, namun yang tidak kalah penting bahwa bergeraknya perekonomian tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran dan target pemerintah, antara lainnya mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan sasaran pemerintah maka melalui kajian ini akan diteliti lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut maka diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab khususnya peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah ini.

Pendekatan teori makro ekonomi dan pendekatan BPS dalam menentukan penduduk miskin di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari teori makro yang menyatakan bahwa, peningkatan kegiatan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tidak hanya akan menghasilkan peningkatan output/barang namun juga akan menghasilkan peningkatan pendapatan senilai produk tersebut bagi pemilik-pemilik faktor produksi (termasuk tenaga kerja dan tambahan tenaga kerja yang berasal dari penduduk miskin).

Dengan pendapatan yang semakin bertambah maka pengeluaran/konsumsi pemilik faktor produksi tersebut juga akan semakin meningkat, tentunya juga tergantung dari seberapa besar kecenderungan konsumsi dari masyarakat tersebut untuk membelanjakan pendapatannya. Untuk Negara yang sedang berkembang, kecenderungan konsumsi (marginal propensity to consumer) masyarakatnya diperkirakan mencapai sekitar 90-95% dari total penghasilan yang diterima (Boediono, 1982).

Yang patut menjadi perhatian selanjutnya, bahwa peningkatan konsumsi masyarakat hanya merupakan salah satu variabel yang menentukan jumlah penduduk miskin. Variabel lainnya adalah standar kebutuhan dasar minimum sebagai pembanding untuk mengukur konsumsi masyarakat tersebut, apakah melebihi atau kurang dari standar tersebut. Standar kebutuhan minimum atau Garis Kemiskinan merupakan rata-rata kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang minimal harus dipenuhi oleh seorang penduduk pada setiap bulannya agar tidak dinyatakan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, kebutuhan dasar makanan merupakan kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari (yang diwakili oleh 52 jenis komoditi, antara lainnya padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) sementara kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan).

Mengacu kepada dua pendekatan (variabel) tersebut, dapat diilustrasikan bahwa ketika kegiatan produksi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara naik sebesar 7,45% sehingga menjadikan PDRB (ADHB) di tahun 2013 mencapai sebesar Rp53,401,10 miliar, maka pendapatan masyarakat juga akan bertambah menjadi sebesar nilai PDRB tersebut. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut maka rata-rata pendapatan masyarakat Sulawesi Utara pada tahun 2013 (pendapatan per kapita) meningkat menjadi Rp22,68 juta per jiwanya (jumlah penduduk Sulawesi Utara diperoleh dari jumlah penduduk pada perhitungan tingkat kemiskinan bulan September 2013). Jika mengacu asumsi kecendrungan konsumsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum rata-rata kecendrungan konsumsi di Indonesia termasuk Sulawesi Utara mencapai 90% maka pengeluaran penduduk di wilayah ini pada tahun 2013 adalah sebesar Rp20,41 juta per tahun atau sebesar Rp1,7 juta per bulan. Dengan rata-rata pengeluaran per bulan sebesar tersebut maka jumlah penduduk miskin di wilayah ini seharusnya menjadi berkurang karena di saat bersamaan pengeluaran minimal penduduk miskin atau Garis Kemiskinan pada tahun 2013 (bulan September 2013) tercatat hanya mencapai sebesar Rp250.249

Distribusi pendapatan yang tidak merata dan kenaikan garis kemiskinan

Mengacu kepada ilustrasi tersebut di atas, adanya kondisi yang terjadi pada tahun 2013 di wilayah ini dapat disebabkan oleh masing-masing variabel pada dua sisi pendekatan dalam menentukan jumlah penduduk miskin tersebut.

Pertama, kenaikan pendapatan dari adanya pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata. Pada ilustrasi di atas, asumsi yang dipergunakan adanya kenaikan pendapatan dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah ini telah terdistribusikan secara merata (pendapatan per kapita), nyatanya distibusi pendapatan di wilayah ini tidaklah merata. Berdasarkan data BPS, tercatat gini ratio selama beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan dengan indeks di tahun 2013 mencapai 0,422 atau mendekati indeks 0,5 ketimpangan pendapatan yang tinggi, artinya kenaikan pendapatan hasil dari pertumbuhan selama ini yang selalu lebih tinggi di atas pertumbuhan nasional hanya dinikmati sebagian penduduk saja sementara sebagian penduduk lainnya tidak mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan sehingga ketimpangan pendapatan antara golongan masyarakat atas dengan masyarakat bawah semakin lebar.

Selanjutnya, distribusi yang tidak merata juga dirasakan pada penduduk miskin di wilayah ini. Berdasarkan indikator tingkat keparahan (P1) dan tingkat kedalaman (P2) dari penduduk miskin di bulan September 2013 diketahui indeks P1 berkurang dari 1.179 menjadi 1.115 sementara indeks P2 bertambah dari 0.263 ke 0.281 (Maret – September 2013). Artinya, adanya pertumbuhan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi selama tahun 2013 telah dapat dinikmati oleh sebagian penduduk miskin yaitu dengan adanya tambahan pengeluaran sementara sebagian lainnya tidak menikmati. Konsekuensinya, walaupun secara umum terjadi peningkatan pendapatan pada penduduk miskin namun kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya semakin bertambah

Kedua, naiknya Garis Kemiskinan. Pada tahun 2013 terdapat inflasi atau kenaikan harga yang mencapai sebesar 5,14% dari bulan Maret ke September 2013 (inflasi kalender) sementara inflasi tahunan mencapai sebesar 8,12% di wilayah ini sehingga mengakibatkan Garis Kemiskinan mengalami kenaikan 11,77% (YoY) dari sebelumnya Rp223.833 menjadi Rp250,249.

Dengan adanya kenaikan garis kemiskinan sementara tidak adanya kenaikan penghasilan yang signifikan bagi beberapa penduduk maka penduduk yang utamanya berada pada penduduk kategori rentan yaitu berpenghasilan dan tingkat konsumsinya sedikit di atas garis kemiskinan menjadi tidak dapat mengimbangi kenaikan laju garis kemikinan tersebut. Akibatnya penduduk tersebut menjadi penduduk yang pengeluarannya tidak memenuhi persyaratan kebutuhan minimum atau dinyatakan sebagai penduduk miskin.

Perlunya kebijakan lain untuk melengkapi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan data-data dan hasil kajian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa ada kebijakan lainnya oleh pemerintah maka akan sulit mencapai target pembangunan nasional di bidang ekonomi, khususnya penurunan jumlah penduduk miskin. Kebijakan ini antara lain adalah mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut melalui kebijakan ke arah pemerataan distribusi pendapatan, kebijakan pengendalian inflasi, atau memperluas fungsi ekonomi Pemerintah khususnya fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi

Pertama, kebijakan pemerataan pendapatan dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain (1) melalui kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, antara lain Sektor Pertanian sebagaimana telah disampaikan pada kajian Semester I Tahun 2013 lalu, atau sektor-sektor lainnya yang termasuk ke dalam sektor tradable; (2) selain sektor-sektor tradable, sektor yang perlu ditingkatkan pertumbuhannya adalah sektor yang sesuai dengan karekteristik sumber tenaga kerja di wilayah ini. Jika mengacu tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan maka sektor yang perlu ditingkatkan adalah sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan SMU (31,19% dari total jumlah penganggur di wilayah ini) dan SMK (22,37%).

Kedua, kebijakan pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi sangat penting dalam mendorong penurunan penduduk miskin karena Garis Kemiskinan pada dasarnya merupakan variabel yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga dari komoditas-komoditas yang ada pada standar Garis Kemiskinan tersebut. Dengan adanya pengendalian inflasi, khususnya komoditas yang termasuk kedalam perhitungan Garis Kemiskinan sesuai batas-batas tertentu maka minimal jumlah penduduk tidak mengalami penambahan walaupun juga tidak berkurang.

Kebijakan memperluas fungsi distribusi dan stabilitasi pemerintah. Fungsi distribusi antara lain dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan menambah alokasi Belanja Bantuan Sosial secara berkualitas (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat perhitungan). Walaupun pada dasarnya telah ada pembagian urusan dalam menanggulangi penduduk miskin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah namun belanja dalam rangka implementasi fungsi ini harusnya juga dapat ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, mengingat penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya berdampak pada pencapaian target nasional namun juga pastinya berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sementara fungsi stabilisasi dapat dilakukan pemerintah dengan melakukan subsidi kepada para pelaku usaha yang menghasilkan barang kebutuhan dasar masyarakat agar kebutuhan dasar tersebut menjadi terjangkau khususnya bagi penduduk miskin dan rentan miskin.

 

 

 

Kepuasan Anda Kebanggan Kami

Contact Us

Admin:
Customer Service:
Bagaimanakah Pelayanan Kami?
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1345
mod_vvisit_counterYesterday1306
mod_vvisit_counterThis Week4054
mod_vvisit_counterThis month16624
mod_vvisit_counterAll409374

Online : 15
Your IP: 54.83.122.227
Ulti Clocks content

Kalender Kegiatan

<<  December 2017  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Links

Peraturan terbaru

Pojok berita

News Flash

Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar.