Home
KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI DI SULAWESI UTARA PDF Print E-mail
Monday, 30 May 2016 01:54

Bertempat di Ruang Serba Guna Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Jalan Bethesda No.8, pada hari Senin, 02 Mei 2016, telah berlangsung acara Dengar Pendapat Komisi XI dengan jajaran instansi vertical Kementerian Keuangan di wilayah Sulawesi Utara, beserta BPK dan BPKP perwakilan Sulawesi Utara. Acara tersebut merupakan rangkaian agenda kunjungan kerja Komisi XI di Sulawesi Utara di masa reses.

Sebagai kementerian yang bersifat holding type company, Kementerian Keuangan berbeda dari kementerian lainnya yang hanya memiliki satu Kantor Wilayah. Beberapa Eselon I pada Kementerian Keuangan memiliki Kantor Wilayah dengan cakupan wilayah kerja yang berbeda-beda. Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki Kantor Wilayah adalah:

 

  1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan Negara.
  2. Direktorat Jenderal Pajak, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
  3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, dan
  4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

 

Dalam kurun 3 tahun terakhir, presentasi realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Namun secara nilai, penerimaan pajak terus mengalami kenaikan bahkan di tahun 2015 terlah terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp937 milyar (40%), yakni dari Rp2,313 trilyun di tahun 2014 menjadi Rp3,25 trilyun di tahun 2015. Sementara itu terkait potensi penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Utara antara lain, (1) pajak dari sector perdagangan besar dan/atau eceran, (2) pajak dari WP OP orang kaya. Guna mengoptimalkan potensi tersebut menjadi realisasi, diperlukan dukungan data dan penyempurnaan regulasi, termasuk dukungan data pihak ketiga dari perbankan.

Penerimaan bea masuk dalam tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun 2013, namun mengalami penurunan di tahun 2015. Kondisi ini merupakan imbas dari penurunan jumlah transaksi ekspor-impor sebagai dampak wujudnya kelesuan perekonomian global. Sementara itu penerimaan cukai terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terkahir, yakni terjadi kenaikan sebesar 18% di tahun 2014 dan kenaikan 12% di tahun 2015.

Perkembangan alokasi APBN di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 40% dari APBN Tahun 2014, namun mengalami penurunan 20% di tahun 2016. Penurunan di tahun 2016 merupakan imbas dari kebijakan pengalihan dana DK/TP ke dalam alokasi DAK secara berangsur. Kurangnya koordinasi antara perencanaan dengan pelaksanaan serta minimnya sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa masih merupakan kendala yang membayangi kinerja penyerapan anggaran.

Hasil pelaksanaan tugas di bidang kekayaan Negara menunjukkan bahwa nilai kekayaan Negara sebesar Rp22,537 trilyun dengan total penerimaan bukan pajak dari pengelolaan kekayaan Negara sebesar Rp611 milyar. Penguatan dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara dalam bentuk undang-undang sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi kekayaan Negara.

Berdasarkan pengamatan BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah di Sulawesi Utara, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan dana desa masih kurang memadahi dan memerlukan pembinaan dan pendampingan. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terlihat dari peningkatan jumlah pemerintah daerah di Sulawesi Utara yang memperoleh predikat WTP, yakni dari 2 (2012), menjadi 5 (2013), dan 10 (2014).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II 2015 (Desember 2015) terdapat 9.912 rekomendasi senilai Rp853,88 milyar dengan rincian sebagai berikut:

Tindaklanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II 2015 (Desember 2015), rinciannya adalah sebagai berikut:

 

  • Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.110 rekomendasi senilai Rp307,87 milyar atau 61,64%;
  • Telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 2.984 rekomendasi senilai Rp424,68 milyar atau 30,10%;
  • Belum ditindaklanjuti sebanyak 789 rekomendasi senilai Rp120,97 milyar atau 7,96%; danTidak dapat ditindaklanjut dengan alasan yang sah sebanyak 29 rekomendasi senilai Rp722,57 juta atau 0,29%.

Mengingat keterbatasan waktu, maka pertanyaan dan permintaan penjelasan/konfirmasi dan saran dari anggota DPR terhadap kinerja kementerian Keuangan, BPKP, serta BPK di wilayah Sulawesi Utara agar disampaikan secara tertulis. Beberapa penekanan anggota DPR untuk mendapatkan penjelasan/konfirmasi oleh jajaran Kementerian Keuangan, BPKP, serta BPK adalah sebagaimana tersebut di bawah.

Terhadap kinerja BPKP presentasi menunjukkan bahwa masih terdapat pemda yang tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut. Di samping itu, untuk Provinsi Sulawesi Utara predikat LKPD-nya justru turun di tahun 2013, atau lebih buruk dari tahun 2012. Agar lebih bisa dijelaskan permasalahan tersebut. Kinerja BPKP Perwakilan Sulawesi Utara dibandingkan sumber daya anggaran yang disediakan patut diapresiasi dan dapat jadi benchmark kantor-kantor perwakilan provinsi lainnya.

Untuk BPK, tercantum bahwa terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 29 rekomendasi senilai Rp722,57 juta atau 0,29%. Apa makna data dan kalimat yang menjalaskannya. Di samping itu agar dirinci lagi data-data tersebut ke dalam data tahunan, dalam 3 tahun terakhir. Hal ini untuk lebih menjelaskan progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan tersebut. Lebih lanjut, anggota Komisi XI berharap pemeriksaan BPK harus ditingkatkan ke pemeriksanaan dengan tujuan tertentu dan Komisi XI siap mendukung ketersediaan dana hingga 2 kali lipat dalam APBN-P 2016.

Terkait pengelolaan asset Negara di wilayah Sulawesi Utara, terdapat pernyataan bahwa Kementerian/Lembaga belum menyerahkan BMN idle ke Pengelola sehingga berdampak pada Penggunaan BMN yang belum Optimal. Terhadap permasalahan tersebut, kiranya Kementerian/Lembaga dapat menyerahkan BMN idle ke Pemerintah Daerah.

Terhadap penetapan target peneirimaan pajak, anggota DPR mempertanyakan mekanisme penetapan target dimaksud dan bagaimana peran Kanwil dan kantor di daerah lainnya dalam penetapan target dimaksud. Paparan terkait dengan potensi pajak, agar Kanwil Ditjen Pejak lebih dapat menyajikan data profile WP sehingga mapping langkah-langkah tindak lanjut terlihat lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, Ditjen Pajak jangan memunculkan kekawatiran masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi terdapat agenda penggalian potensi pajak. Anggota DPR mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan realisasi pajak, termasuk e-billing. DPR juga mendukung upaya penambahan kantor layanan pajak, yakni Kantor Pelayanan Pajak Madya di wilayah Sulawesi Utara. (Kontributor : Endarto)

 

 

Kepuasan Anda Kebanggan Kami

Contact Us

Admin:
Customer Service:
Bagaimanakah Pelayanan Kami?
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1343
mod_vvisit_counterYesterday1306
mod_vvisit_counterThis Week4052
mod_vvisit_counterThis month16622
mod_vvisit_counterAll409372

Online : 15
Your IP: 54.83.122.227
Ulti Clocks content

Kalender Kegiatan

<<  December 2017  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Links

Peraturan terbaru

Pojok berita

News Flash

Integritas "

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral"