Home
SIKP KUNCI KESUKSESAN PROGRAM KUR PDF Print E-mail
Monday, 30 May 2016 02:17

Pemukulan Gong "Kick Off" SIKP Oleh Wakil Gubernur didampingi oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara

Pemukulan gong oleh Steven O.E. Kandouw, Wakil Gubernur Sulawesi Utara menandai Kick Off Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Sulawesi Utara. Acara tersebut berlangsung di Ruang Aula Serba Guna Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Jalan Bethesda No.8, pada hari Selasa, 24 Mei 2016. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan Sistem yang digunakan untuk menampung data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa data calon debitur, akad kredit (debitur), dan transaksi pembayaran/angsuran KUR. Sistem ini merupakan upaya untuk membangun single database UMKM dalam rangka pengelolaan UMKM yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif.

Dalam kesempatan tersebut Steven O.E. Kandouw menyampaikan bahwa kebenaran kevalidan data debitur penerima merupakan kunci kesuksesan program KUR. Oleh karena itu, Pemprov Sulawesi Utara mendukung upaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulut terkait dengan SIKP. Beliau juga berpesan, agar para Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah Sulawesi Utara dapat mendukung implementasi SIKP dengan benar-benar melakukan identifikasi calon debitur penerima KUR. Dalam acara tesebut juga dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diwakili oleh Steven O.E. Kandouw, Wakil Gubernur, kabupaten/kota oleh para Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, sementara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara dilakukan langsung oleh Sulaimansyah, selaku Kepala Kantor.

Hal yang tak kalah penting dari Kick Off SIKP, adalah kegiatan seminar yang merupakan satu rangkaian dari pelaksanaa Kick Off. Seminar tersebut menghadirkan 3 Narasumber, yakni (1) Rene Hosang, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulut, (2) Yoshua Hutapea, Kepala Kanwil BRI Manado, dan (2) Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulut. Dengan moderator, Agus Toni P., Ekonom Kementerian Keuangan, seminar telah berjalan cukup dinamis dengan beberapa pertanyaan dari peserta seminar. Rene Hosang selaku narasumber pertama, menyampaikan materi tentang Perkembangan, Peluang, dan Tantangan UMKM di Sulawesi Utara. Potensi ekspor Sulawesi Utara dari sector UMKM cukup terbuka, sebagai contoh produk turunan kelapa. Pemerintah perlu memberikan dukungan agar hasil ekspor memiliki nilai tambah yang lebih maka KEK Bitung harus segera kembangkan sehingga volume ekspor melalui Sulawesi Utara semakin besar. Pemateri kedua, yakni Yoshua Hutapea menyajikan materi terkait perkembangan dan permasalahan penyaluran KUR di Sulawesi Utara. Pada kesempatan tersebut, Yoshua menyampaikan berbagai upaya BRI dalam meningkatkan penyaluran KUR, termasuk memperbanyak teras-teras BRI. Yoshua juga berharap SIKP dapat mengurangi potensi salah pilih dalam penyaluran KUR oleh BRI dan bank penyalur lainnya. Sulaimansyah, selaku pemateri terakhir menyampaikan latar belakang dan kerangka kerja SIKP. Tidak tepat sasaran sebagaimana diungkap BPK dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPP merupakan salah satu alasan utama perlunya dibangun SIKP. Di samping itu, on line system dan single database dari SIKP dapat mendukung upaya monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan UMKM dengan lebih cepat dan akurat.

Delam kegiatan seminar tersebut dihadiri tak kurang dari 100 orang peserta yang berasal dari unsure pemerintah, perbankan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta akademisi. Unsur pemerintah daerah diwakili kepala-kepala dinas koperasi dan UMKM pemda kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan dinas-dinas teknis terkait lainnya yang memiliki binaan UMKM sektoral, serta instansi vertical Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Dalam sesi diskusi terdapat beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta. Veldy Umbas (Pengurus HIPPI) antara lain mengamati adanya anomali, yakni tujuan perbankan terkait return dan keuntungan sementara UMKM dilingkupi oleh permasalahan-permasalahan yang mengandung resiko terkait pengembalian pinjaman KUR. Terkait dengan pertanyaan tersebut, Yoshua, Kepala BRI Manado, menjelaskan bahwa KUR adalah untuk usaha produktif dan menjamin bahwa analisis yang dilakukan bank-bank penyalur telah memperhitungkan hal-hal tersebut. Herman Aray, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kotamobagu mempertanyakan terkait bantuan modal dalam bentuk dana bergulir (LPDB). Terkait hal tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulawesi Utara menyatakan bahwa hingga saat ini alokasi dana LPDB untuk Sulawesi Utara mencapai Rp500 milyar. Sementara, pengelolaan LPDB dilakukan oleh Lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Proses pengajuan pinjamannya dilakukan secara langsung ke LPDB dengan persyaratan cukup ketat dan tidak melibatkan pemda. Dr. Vicky Masinambow, salah seorang pengamat dan akademisi Unsrat menyampaikan perlunya kehati-hatian terkait dengan penyaluran KUR. Hal tersebut didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan bahwa mindset masyarakat yang terkadang masih mempersepsikan jenis-jenis bantuan kredit dari pemerintah sebagai bantuan yang tidak perlu dikembalikan.

Bimbingan teknis Sistem Informasi Kredit Program merupakan agenda penutup dalam kegiatan Kick Off SIKP tersebut. Sesi bimbingan teknis diikuti oleh pegawai operator pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Sulawesi Utara dan 4 KPPN unit vertikal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara. Bimbingan teknis merupakan media transfer knowlage Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada pemda provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Pemateri adalah pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara yang telah menjalani ToT (Treane of Treaner) SIKP di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dalam bimbingan teknis disampaikan tata cara dan teknis operasional dalam menggunakan SIKP. SIKP adalah system aplikasi yang berbasis web, sehingga akses internet menjadi factor terpenting dalam kelancaran operasionalisasi SIKP. Lebih lanjut pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap untuk mengawal pelaksanaan implementasi SIKP di Sulawesi Utara. Empat KPPN yang merupakan unit vertical Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap untuk melakukan layanan konsultasi terkait dengan permasalahan yang dialami pemda-pemda di Sulawesi Utara dalam operasionalisasi SIKP sesuai wilayah keja KPPN bersangkutan. (kontributor : Endarto)

 

 

Kepuasan Anda Kebanggan Kami

Contact Us

Admin:
Customer Service:
Bagaimanakah Pelayanan Kami?
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1345
mod_vvisit_counterYesterday1306
mod_vvisit_counterThis Week4054
mod_vvisit_counterThis month16624
mod_vvisit_counterAll409374

Online : 15
Your IP: 54.83.122.227
Ulti Clocks content

Kalender Kegiatan

<<  December 2017  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Links

Peraturan terbaru

Pojok berita

News Flash

Dicintai apa adanya dan tanpa harus menjadi orang lain yang kadang tak sesuai dengan hati nurani adalah anugrah yang paling indah dalam kehidupan